Blitar — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi polemik persoalan utang dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia mendorong pemerintah untuk meninjau kembali urgensi pembangunan proyek tersebut dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Hasto menyampaikan hal itu usai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025). Menurutnya, sejak awal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mempertanyakan manfaat langsung proyek kereta cepat bagi masyarakat luas.
“Kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati, dan saya menjadi saksi bagaimana beliau berulang kali menanyakan apakah rakyat memang memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto.
Ia menilai masih banyak kebutuhan rakyat yang lebih mendesak untuk dipenuhi, seperti pendidikan, penyediaan pupuk bagi petani, serta pembangunan bendungan untuk mendukung sektor pertanian.
“Kebutuhan rakyat seperti pendidikan, bendungan bagi petani, penyediaan pupuk saat masa tanam, itu jauh lebih penting. Termasuk dukungan bagi riset dan pengembangan daya saing bangsa,” ujarnya.
Hasto juga menyampaikan bahwa Megawati mengusulkan agar pemerintah memfokuskan pembangunan pada double track.
Atau jalur ganda kereta api daripada proyek kereta cepat. Menurutnya, pembangunan jalur ganda akan memperkuat konektivitas antardaerah dan lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Ibu Mega dulu mengusulkan agar lebih baik membangun double track. Proses penguasaan teknologi juga akan lebih hebat jika dilakukan oleh anak bangsa sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP telah memberikan masukan terkait paradigma pembangunan transportasi publik hingga tiga kali.
Termasuk mengenai proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menyebut partainya mendorong kebijakan transportasi yang berpihak pada kepentingan publik dan mempertimbangkan kondisi geografis serta lingkungan.
“Kami sudah memberikan masukan sampai tiga kali. Apalagi kita melihat adanya potensi masalah geologis di kawasan Bandung dan perkebunan di Walini. Karena itu, program yang dibangun seharusnya benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengangkat sektor ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Discussion about this post