Jakarta – Presiden Prabowo Subianto cabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari aktivitas di luar area izin hingga tunggakan kewajiban kepada negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sejumlah perusahaan menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
Termasuk beroperasi di kawasan yang dilarang.
“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian melakukan kegiatan usaha di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Selain itu, pemerintah juga menemukan pelanggaran kewajiban perpajakan oleh sebagian perusahaan.
“Ada pula pelanggaran dalam bentuk kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak,” katanya.
Prasetyo sebelumnya mengungkapkan bahwa dari total 28 perusahaan yang izinnya dicabut.
Prabowo cabut izin : Istana mengungkap perusahaan beroperasi di luar izin, masuk kawasan lindung, dan menunggak kewajiban pajak.
Sebanyak 22 perusahaan merupakan Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola hutan alam.
Dan hutan tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare. Sementara enam perusahaan lainnya bergerak di sektor non-kehutanan, meliputi bidang tambang, perkebunan, serta perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).
Di Provinsi Aceh, terdapat tiga PBPH yang izinnya dicabut, yakni PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai. Di Sumatera Barat, terdapat enam PBPH, yaitu PT Minas Pagai Lumber.
PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, serta PT Salaki Summa Sejahtera.
Sementara di Sumatera Utara, pemerintah mencabut izin 13 PBPH, antara lain PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa.
PT Multi Sibolga Timber, PT Panei Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, serta PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Adapun enam badan usaha non-kehutanan yang izinnya dicabut terdiri dari dua perusahaan di Aceh.
Yakni PT Ika Bina Agro Wisesa dan CV Rimba Jaya. Di Sumatera Utara, pencabutan izin dilakukan terhadap PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy. Sedangkan di Sumatera Barat, izin dicabut terhadap PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari.
Prabowo cabut izin ini menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum.
Serta upaya menjaga kelestarian hutan dan tata kelola pemanfaatan lahan secara berkelanjutan di wilayah Sumatera.
Discussion about this post