Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Pemeriksaan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024. Penyidik menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Yaqut mendatangi Gedung KPK sekitar pukul 11.43 WIB dengan mengenakan kemeja cokelat dan peci hitam. Tiga menit kemudian, ia langsung memasuki ruang pemeriksaan dan meninggalkan gedung KPK pada pukul 20.13 WIB.
Pemeriksaan Yaqut Cholil
Setelah Pemeriksaan Yaqut Cholil, Yaqut tetap enggan membuka materi yang diperiksa penyidik. Ia menyatakan telah memberikan seluruh keterangan yang diminta dan meminta awak media menanyakan langsung rincian pemeriksaan kepada KPK.
“Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Untuk materi lengkapnya, silakan ditanyakan langsung ke penyidik,” ujar Yaqut.
Saat awak media kembali menanyakan fokus pemeriksaan, Yaqut tetap enggan memberikan penjelasan tambahan.
Dan mengulang permintaannya agar pertanyaan diarahkan kepada penyidik KPK.
KPK mengusut perkara ini terkait pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada 2024, ketika Yaqut masih menjabat Menteri Agama. Pemerintah Indonesia memperoleh tambahan kuota tersebut setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo, melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Tambahan kuota tersebut bertujuan memperpendek masa tunggu jemaah haji reguler yang di sejumlah daerah mencapai lebih dari 20 tahun. Namun, Kementerian Agama membagi kuota tambahan itu secara merata.
Yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Pembagian ini bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang membatasi kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Pada 2024, Indonesia memberangkatkan 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus dari total kuota 241 ribu jemaah.
KPK menilai kebijakan tersebut menyebabkan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler gagal berangkat.
Meski mereka telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya berangkat pada 2024. Lembaga antirasuah juga mengidentifikasi dugaan awal kerugian negara yang mencapai Rp1 triliun.
Dalam penyidikan perkara ini, penyidik KPK menyita sejumlah aset, termasuk rumah, kendaraan, serta uang dalam mata uang asing yang diduga terkait langsung dengan kasus tersebut.
Discussion about this post