Jakarta — Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja daerah, khususnya terkait penggunaan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di penghujung tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah gubernur.
Bupati, dan wali kota pada 20 Oktober 2025 dengan nomor S-662/MK.08/2025. Surat tersebut berisi imbauan agar pemerintah daerah melakukan percepatan realisasi anggaran dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan baik oleh pusat maupun daerah,” tulis Purbaya dalam surat tersebut.
Berdasarkan evaluasi hingga September 2025, pemerintah mencatat penyaluran dana transfer ke daerah telah mencapai Rp 644,8 triliun atau sekitar 74% dari pagu. Pemerintah pusat mencatat bahwa pemerintah daerah menurunkan realisasi belanja secara keseluruhan.
Dibanding tahun sebelumnya, sehingga simpanan dana mereka di perbankan meningkat hingga kuartal III-2025.
Prabowo Turun Tangan Pantau Serapan Anggaran realisasi belanja daerah
Presiden Prabowo Subianto ikut memantau langsung penyerapan anggaran daerah menjelang akhir tahun. Dalam rapat terbatas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Australia untuk kunjungan kerja.
Prabowo menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penggunaan TKD di seluruh daerah.
“Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” tulis Sekretariat Presiden melalui akun resmi Instagram @sekretariat.presiden, Selasa (11/11/2025).
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan agar pemerintah daerah menggunakan setiap rupiah uang rakyat secara tepat sasaran.
Dan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan dana publik yang masih mengendap untuk program prioritas pembangunan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat tersebut.
Discussion about this post