Jakarta \u2013 Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyambut baik keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.\u202f24 Tahun 2025 terkait justice collaborator (JC). Namun, ia menegaskan bahwa proses seleksi JC perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan efektif dalam mengungkap kasus besar seperti sindikat narkoba atau kejahatan terorganisir.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pandangannya, peran JC sebagai saksi pelaku sangat strategis dalam membuka \u201cbarang bukti, jaringan, hingga aset gelap\u201d yang selama ini sulit dilacak. Oleh karena itu, ia mendesak adanya mekanisme ketat dan transparan dalam penunjukan, harus diputuskan oleh aparat penegak hukum berdasarkan asesmen yang komprehensif.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHarus ada pengawasan yang ketat, dan ada transparansi sehingga memang benar\u2011benar orang yang dikategorikan justice collaborator itu tepat sasaran sesuai maksud dan tujuan dari PP,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan ini mendapat dukungan dari pihak lain di DPR. Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni (Fraksi NasDem), juga mengapresiasi PP tersebut. Ia berharap penegak hukum tidak sekadar memberi keringanan kepada pelaku kecil, namun benar-benar menggunakan JC untuk menangkap dalang di balik kejahatan besar.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, Kepala Komisi III Habiburokhman menegaskan bahwa regulasi JC telah dimasukkan dalam draft Revisi KUHAP, khususnya dalam Pasal 69, menjamin perlindungan hukum serta penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama.<\/p>\n\n\n\n
Namun, tidak semua pihak menyetujui langkah ini. Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengingatkan bahwa justice collaborator termasuk ranah peradilan. Menurutnya, penerbitan PP oleh presiden bisa dinilai intervensi terhadap domain peradilan, karena hukuman dan penghargaan seharusnya ditetapkan oleh hakim, bukan eksekutif.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyambut baik keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.\u202f24 Tahun 2025 terkait justice collaborator (JC). Namun, ia menegaskan bahwa proses seleksi JC perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan efektif dalam mengungkap kasus besar seperti sindikat narkoba atau kejahatan terorganisir. Dalam pandangannya, peran JC sebagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":430,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[79,43,60,71],"tags":[],"class_list":["post-429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-golkar","category-komisi","category-komisi-iii","category-partai"],"yoast_head":"\n