Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemulihan Pascabencana Sumatera memaparkan perkembangan terbaru.
Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Paparan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Sejak menerima mandat, Tito mengaku telah melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memetakan kondisi daerah terdampak bersama pemerintah daerah. Ia juga turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi bencana serta menggelar dialog dengan kepala daerah guna mengidentifikasi kendala penanganan.
Mendagri menilai pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat berjalan paling cepat
Menurut Tito, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan progres Pemulihan Pascabencana relatif paling cepat. Aktivitas pemerintahan telah berjalan normal, seluruh rumah sakit daerah kembali beroperasi.
Jaringan energi dan komunikasi stabil, serta kegiatan ekonomi mulai pulih.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah di Sumbar yang membutuhkan perhatian, khususnya pada pemulihan sektor pendidikan, perbaikan akses jalan, dan revitalisasi kawasan wisata.
Sementara itu, tantangan pemulihan di Sumatera Utara dan Aceh dinilai masih cukup besar. Beberapa daerah masih menghadapi timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, hingga fasilitas pendidikan dan kantor desa.
Tito menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri.
Serta masyarakat untuk mempercepat pembersihan material lumpur, normalisasi aliran sungai, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Dalam forum tersebut, Tito memaparkan data kerusakan fasilitas publik, termasuk sektor pendidikan, dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menindaklanjutinya. Data tersebut mencakup tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan hingga berat di berbagai kabupaten dan kota.
Memasuki tahap transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menetapkan indikator pemulihan yang terukur.
Antara lain berfungsinya kembali pemerintahan daerah, pulihnya layanan kesehatan dan pendidikan.
Terbukanya akses transportasi darat, bergeraknya aktivitas ekonomi, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, BBM, internet, dan gas elpiji.
Selain itu, percepatan pengurangan jumlah pengungsi menjadi salah satu prioritas. Pemerintah mendorong penyaluran bantuan perbaikan rumah, bantuan sewa hunian, serta dukungan sosial.
Dan ekonomi agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.
Sejumlah menteri koordinator bersama menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat koordinasi tersebut.
Serta para kepala daerah terdampak, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.