Jakarta — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau secara tidak langsung bukan semata-mata soal efisiensi politik, melainkan menyangkut ideologi negara dan sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
Idrus menilai gagasan mengembalikan pilkada tidak langsung harus dipahami dalam kerangka demokrasi Pancasila.
Yang menempatkan musyawarah dan perwakilan sebagai prinsip utama kedaulatan rakyat.
“Ini bukan soal pragmatisme kekuasaan. Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah bangsa, bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa,” kata Idrus dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Ia berpandangan, sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih stabil serta berbasis kapasitas dan kompetensi. Idrus menegaskan bahwa diskursus pilkada tidak lagi boleh terjebak pada dikotomi pemilihan langsung atau tidak langsung.
Melainkan pada kesesuaian sistem dengan jati diri bangsa.
“Pertanyaan dasarnya adalah sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan ideologi dan demokrasi Pancasila,” ujarnya.
Meski demikian, Idrus menekankan bahwa usulan pilkada melalui DPRD tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa. Ia menyebut perlu adanya pembahasan mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan karakter sosial, politik, dan budaya Indonesia.
Terkait isu tingginya biaya pilkada, Idrus meminta agar persoalan tersebut tidak dipahami secara sempit. Menurutnya, mahalnya ongkos politik seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi kembali sistem pemilihan kepala daerah secara komprehensif.
“Biaya pilkada yang tinggi itu hanyalah pemantik untuk mengajak kita bertanya lebih jauh tentang sistem yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” katanya.
Sebagai informasi, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD mengemuka usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar. Dalam forum tersebut, Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk usulan pilkada tidak langsung dan pembentukan koalisi permanen antarpartai.