Jakarta – 24 Juni 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2026 yang disampaikan langsung oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan.
Dalam sambutannya, pemerintah memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan, strategi pengendalian inflasi, hingga arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Fokus utama kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas nasional, serta penguatan daya saing sektor prioritas.
Pimpinan rapat paripurna menyampaikan bahwa KEM-PPKF merupakan tahapan penting dalam siklus penyusunan APBN dan menjadi acuan bagi Badan Anggaran DPR dalam melakukan pembahasan lanjutan.
“Paripurna hari ini menjadi titik awal proses politik anggaran untuk RAPBN 2026, sekaligus refleksi atas komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar pimpinan sidang dalam pernyataannya.
Selain agenda utama tersebut, rapat paripurna juga membahas sejumlah laporan dari komisi dan alat kelengkapan dewan, serta pengambilan keputusan terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang yang telah melalui pembicaraan tingkat II.
Rapat berlangsung secara hybrid dengan kehadiran fisik dan virtual para anggota dewan, serta dihadiri perwakilan kementerian terkait. Publik menaruh perhatian besar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah tahun depan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan gejolak geopolitik dunia.
Dengan dimulainya proses pembahasan KEM-PPKF, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan fiskal yang pro-rakyat, adil, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.